Si Tou Timou Tumou Tou

  • (0431) 853 750

  • sulut@bpkp.go.id

  • Jln. Diponegoro I/1, Manado 95112
    E-mail : sulut@bpkp.go.id
    Telepon: (0431) 853750 Fax : (0431) 852989

Konsultansi yang Sering Ditanyakan (FAQ)


...

No. Topik Permasalahan Solusi Tanggal Asal Konsultansi
1 SIMDA Keuangan-Pendapatan Permasalahan yang kami hadapi di saat penganggaran, khususnya kode rekening belanja yang terdapat pada aplikasi SIMDA keuangan pada kode rekening belanja modal sering terdapat belanja yang diusulkan SKPD, namun tidak sesuai dengan kode rekening belanja modal yang terdapat pada SIMDA keuangan, contohnya belanja modal pengadaan/pembuatan ruang ganti pakaian di tempat wisata. Apakah dimungkinkan untuk menambah kode rekening belanja modal pada SIMDA keuangan untuk permasalahan di atas?

Baik Bu Ririn

Penambahan rekening Belanja Modal pada SIMDA Keuangan sebaiknya tidak dilakukan krn Belanja Modal pd SIMDA Keuangan sdh disesuaikan/dimapping kan dgn Kode Barang yg ada pada SIMDA BMD (sesuai kodefikasi Barang dlm Permendagri 17 Tahun 2007 ttg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah). Sehingga apabila penambahan kode rekaning dlm SIMDA Keuangan akan menyulitkan input Barang pd aplikasi SIMDA BMD. Terhadap permasalahan yg terjadi spt di Kabupaten Kepulauan Sitaro utk penganggaran Belanja Modal yg (secara spesifik) jika tidak tersedia Kode Rekening Belanja Modal nya dapat dimasukkan pada Rekening Belanja Modal yg mendekati ataupun serumpun. Misal Belanja Modal Ruang Ganti Pakaian di tempat Wisata dapat dimasukkan dalam Belanja Modal Bangunan Tempat Wisata kemudian ditambahkan keterangan rinci nama bangunan tsb pada saat menginput dalam BMD nya.

Terimakasih

2018-07-15 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
2 SIMDA Keuangan-Pendapatan Apabila kami mau menambahkan jenis potongan untuk penyelesaian tgr dalam pembuatan spm apakah seluruh simda yg digunakan d OPD harus semuanya ditambahkan atau hanya aplikasi yg OPD ya SDA temuan saja dgn simda yg d Bpkd? Ttd

Selamat Pagi Pak Aang,

Untuk penambahan potongan SPM cukup dilakukan pada menu parameter SIMDA Keuangan yang hanya dapat dilakukan oleh admin di BPKAD. Pilihan potongan SPM tidak dapat dilakukan pembatasan pada OPD tertentu. Sehingga dengan ditambahkannya potongan tersebut, seluruh OPD langsung dapat menggunakan pilihan potongan tersebut.

Semoga sukses, terima kasih

2018-07-15 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
3 SIMDA BMD Apakah betul SIMDA BMD versi 2.0.7.10 telah release secara resmi, bagaimana cara kami mendapatkannya?

Betul pak, saat ini aplikasi SIMDA BMD telah rilis versi 2.0.7.10 SP 2,

Untuk permintaan aplikasi dan sml SIMDA BMD, pemda dapat mengajukan permintaan tertulis secara resmi kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara,

Apabila pemda telah menerapkan atau mengimplementasikan Aplikasi Simda BMD BPKP, dapat kami kirimkan melalui email bapak secara langsung rilis terbaru Simda Keuangan tersebut. Terima kasih

2018-06-25 Kabupaten Minahasa Selatan
4 SIMDA Keuangan-Pendapatan Assalamu 'alaikum war wab.. Mohon petunjuk bapak/ibu konsultan BPKP.. kemarin saat pemeriksaan oleh Tim BPK kami ditanyakan tentang pengakuan atas sisa Kas BOS Tahun 2016 sebagai Pendapatan Dana BOS-LRA pada LKPD 2017... menurut Tim BPK sisa kas BOS 2016 tersebut seharusnya diakui sebagai silpa dan ditata anggaran dan realisasinya pada penerimaan pembiayaan... pertanyaannya : 1. Bagaimanakah perlakuan tepat atas sisa kas BOS Tahun 2016 tsb? 2. Apa Dasar Hukum/Regulasi atau Referensi Lainnya yang bisa sy pedomani?

Walaikumsalam, Selamat Pagi Bu Putik

Secara akuntansi, hal tersebut dibenarkan karena dapat dikategorikan sebagai koreksi SILPA yang menjadi obyek penerimaan pembiayaan dalam LRA.

Namun dapat kami sarankan perlakuan yang umum  transaksi BOS atas sisa saldo kas tahun 2016 diakui sebagai Pendapatan LRA Tahun 2017. Hal tersebut sesuai Surat KSAP S-92/K.1/KSAP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Hal Penyajian Sisa Dana BOS. Surat tersebut menjadi bagian dari Bunga Rampai Studi Kasus SAP yang diterbitkan oleh KSAP Tahun 2017, yang menjadi best practice bagi pemerintah dalam penerapan SAP. 

Salam sukses, terima kasih

2018-06-25 Kota Kotamobagu
5 SIMDA Keuangan-Pendapatan SIMDA TA 2017 kami menghasilkan LRA yang ada dalam perda pertanggungjawaban, menyajikan DBH dari Provinsi dan Dana Penyesuaian sebagai Pendapatan Perimbangan, sementara LRA dalam Perwal Penjabaran Pertanggungjawaban menyajikan DBH dari Provinsi dan Dana Penyesuaian sebagai Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Bagaimana cara menyelaraskan hal tsb dalam SIMDA keuangan?

omorSelamat Pagi Pak Riky,

Ada dua versi LRA tersebut sesuai dengan Lampiran XXVII dan XXVIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. SIMDA Keuangan menggunakan fitur mapping SAP untuk menjembatani dua klasifikasi rekening yang berbeda dalam  dua versi LRA tersebut.

Jika dalam dua versi LRA tersebut, terdapat perbedaan rincian klasifikasi maka dapat dipastikan bahwa mapping SAP dalam SIMDA belum sempurna. Untuk memperbaikinya silahkan sempurnakan mapping SAP tersebut dari Menu Parameter – Mapping SAP.

Semoga sukses, terima kasih

2018-06-25 Kota Bitung
6 Maturitas SPIP Saat ini masih banyak Pemerintah Daerah yang masih berada pada level 2 Maturitas SPIP, apakah ada sanksi yang Pemda dapatkan jika pada Tahun 2019 belum mampu mencapai level 3 Maturitas SPIP?

Selamat pagi Pak,

Dapat kami sampaikan bahwa Indikator tingkat kematangan SPIP telah diamanahkan dalam RPJMN 2015-2019. Indikator ini dapat memberikan peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu penetapan target indikator ini harus dicantumkan dalam RPJMD sebagaimana terdapat dalam Pepres Nomor  2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa "bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJMN".

Oleh karena itu, maka terlebih dahulu target maturitas SPIP level 3 seharusnya sudah tercantum dalam RPJMD Kabupaten/Kota, hal ini akan menjadi komitmen bagi KDH/Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan level maturitas SPIP menuju level 3, sehingga apabila tidak tercapai tentu akan berpengaruh pada pencapaian target RPJMD dan tentunya akan mengurangi nilai LAKIP atau LPPD.

Sampai saat ini belum ada sanksi khusus yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah jika tidak dapat mencapai level 3 Maturitas SPIP pada Tahun 2019. Namun demikian, pengembangan dan peningkatan SPIP sangatlah penting, karena tujuan akhir dari sistem pengendalian intern adalah untuk mencapai efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

2018-06-25 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7 SIMDA Perencanaan Selamat pagi Bapak Sianturi dan Bapak Bayu Hendrawan! Saya Debby dari Bappelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mau bertanya: Sesuai dokumen RPJMD yang kami miliki, periode tahunnya adalah 2016-2021 sesuai dengan periode Bupati terpilih. Sementara, periode tahun RPJMD pada aplikasi SIMDA Perencanaan/dekstop adalah 2017-2021. Mohon bantuan langkah apa yang dapat kami lakukan agar tetap bisa melakukan penginputan RPJMD ke aplikasi SIMDA Perencanaan. Terima kasih.

Selamat pagi Ibu Debby,

Untuk kondisi perbedaan periode tahun dokumen RPJMD dengan aplikasi SIMDA Perencanaan seperti yang Ibu tanyakan, kami dapat jelaskan sebagai berikut:

1. Aplikasi SIMDA Perencanaan dibuat/dikembangkan menjadi 2 bagian, yaitu:

    1). SIMDA Perencanaan 5 Tahunan, adalah untuk menginput dokumen perencanaan RPJMD dan Renstra SKPD (5 tahunan), dan dibuat berbasis dekstop.

    2). SIMDA Perencanaan Tahunan, adalah untuk menginput dokumen perencanaan RKPD dan Renja SKPD (1 tahunan), dan dibuat berbasis web.

2. Aplikasi SIMDA Perencanaan 5 Tahunan, dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 26, yang menyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah".

   Maka, SIMDA Perencanaan 5 Tahunan hanya mengakomodir untuk periode 5 tahun, dan periode yang tercantum dalam apikasi/dekstop SIMDA Perencanaan 5 Tahunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah tahun 2017-2021

3. Jika hardcopy dokumen RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saat ini adalah tahun 2016-2021, maka solusi untuk penginputan ke aplikasi SIMDA Perencanaan 5 Tahunan adalah harus tetap menginput periode 5 tahun, dengan dokumen RPJMD yang diinput ke aplikasi antara periode 2016-2020 atau 2017-2021. Sehingga periode yang diinput ke aplikasi tetap 5 tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan.

2018-06-25 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
8 SIMDA Perencanaan Selamat pagi, kami ingin menanyakan terkait dengan SSH dan ASB. Apabila ada kegiatan yang sifatnya rutin akan tetapi pada saat-saat tertentu memerlukan biaya perjalanan dinas dari Manado ke luar Daerah atau sebaliknya, misalnya untuk memanggil narasumber dari tingkat pusat. Padahal kegiatan rutin tersebut sebelumnya tidak ada anggaran untuk perjalanan dinas tersebut. Bagaimana pembuatan ASB atas kegiatan tersebut? Terima kasih

Selamat pagi, Pak Rommy.

Dalam pembuatan ASB, kegiatan yang dianalisis adalah kegiatan yang memiliki komponen-komponen yang sama dan berlaku untuk semua perangkat kerja di Pemerintah Daerah. Apabila terdapat kondisi di mana komponen belanja tambahan harus ada (seperti kasus biaya perjalanan dinas pada pertanyaan), maka terdapat dua pilihan sebagai berikut.

1. Dalam tahap penyusunan ASB, buatkan ASB secara lebih bervariasi dengan segala kemungkinan perbedaan komponen yang akan timbul. Jadi misalkan atas kegiatan "Rapat Penyusunan Renstra", buatkan ASB tanpa komponen biaya perjalanan dinas dan ASB dengan komponen biaya perjalanan dinas.

2. Dalam tahap penyusunan ASB, buatkan ASB yang baku dan seragam. Komponen biaya lain yang akan timbul, akan ditambahkan pada saat penyusunan Renja atas kegiatan terkait melalui Aplikasi SIMDA Perencanaan berbasis web.

Terima kasih.

2018-06-25 Provinsi Sulawesi Utara
9 SIMDA BMD Apakah SIMDA BMD belum dapat mengakomodir perhitungan penyusutan untuk KIB E selain Hewan, Tanaman dan Buku?

Sesuai Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang akuntansi penyusutan aset tetap berbasis akrual, untuk KIB E tidak dilakukan proses penyusutan kecuali untuk aset tetap renovasi. Untuk KIB E seperti hewan, tanaman, buku, maupun barang bercorak kebudayaan, apabila sudah mati atau tidak dapat digunakan lagi, maka dapat langsung diusulkan penghapusan.

Aset tetap renovasi adalah aset tetap bukan milik entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan (pemda) yang digunakan oleh pemda karena adanya suatu perjanjian dengan entitas lain selama jangka waktu tertentu dan atas aset tersebut telah dilakukan perbaikan/renovasi dengan biaya pemda bersangkutan yang dianggarkan pada APBD.

Aplikasi SIMDA BMD telah dapat menghitung penyusutan untuk aset tetap renovasi dengan syarat telah mengisi parameter kebijakan akuntansi dan parameter penyusutan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku pada pemda masing-masing sebagai dasar perhitungan penyusutan pada aplikasi SIMDA BMD.

2018-06-25 Kabupaten Minahasa Utara
10 SIMDA Keuangan-Pendapatan Kami menemui kesulitan dalam penatausahaan SP2B untuk dana BOS dan JKN. Saat pembuatan SP2B untuk masin-masing FKTP/ Sekolah pada kolom sisa kas bulan sebelumnya tercantum nilai kas di bendahara BOS/JKN yang merupakan akumulasi kas di bendahara BOS/JKN di masing masing FKTP/ Sekolah, sehingga SP2B tersebut tidak menggambarkan keadaan yg sebenarnya. Mohon solusi....

Selamat Siang Pak Ricky,

System Requirement SIMDA Keuangan agar dapat menghasilkan SP2B BOS dan JKN dengan baik adalah dengan menjabarkan anggaran BOS dan JKN ke masing-masing sub unit tersendiri khusus dana BOS dan JKN yang dipisahkan dari sub unit dengan sumber belanja APBD (jika ada). Permasalahan yang disampaikan nampaknya dikarenakan disatukannya anggaran BOS dan JKN dalam sub unit induk, sehingga SIMDA Keuangan tidak dapat memperhitungkan baik saldo awal dan dana yang telah terpakai per masing-masing sub unit.

 Kami sarankan membuat sub unit tersendiri per masing-masing satuan pendidikan untuk dana BOS dan FKTP untuk dana Kapitasi JKN, lalu pindahkan anggaran BOS dan JKN kepada masing-masing sub unit tersebut. Kemudian input saldo awal di masing-masing sub unit tersebut, untuk selanjutnya dapat diajukan SP2Bnya pada masing-masing sub unit tersebut.

Semoga sukses, Terima Kasih

 

2018-06-24 Kota Bitung
11 SIMDA Keuangan-Pendapatan Umpamanya dalam Neraca Audited TA 2016 tercantum saldo piutang Pajak Reklame sebesar Rp100.000.000 beserta penyisihannya sebesar Rp10.000.000. Dalam Tahun 2017 piutang pajak reklame tersebut tertagih seluruhnya sehingga penyisihannya menjadi Rp0. Bagaimana proses akuntansi yang dilakukan untuk menyesuaikan nilai penyisihan pajak reklame tersebut?

Sesuai Buletin Teknis  Nomor 16 Tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual disebutkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain. Sehingga jurnal yang harus dilakukan atas transaksi tersebut adalah :

Kas (D)                                                      Rp100.000.000

       Piutang Pajak Reklame (K)                                           Rp100.000.000

Penyisihan Piutang Pajak Reklame (D)          Rp  10.000.000

       Pendapatan Lain-Lain – LO (K)                                    Rp  10.000.000

 

Sehingga atas jurnal tersebut, tidak akan lagi munculnya beban penyisihan piutang yang bernilai minus dalam Laporan Operasional

2018-06-24 Kabupaten Minahasa Selatan
12 SIMDA Keuangan-Pendapatan Setiap tahun, kami menerbitkan puluhan-ribu SPPT PBB melalui aplikasi sismiop, serta ribuan Surat Ketetapan Pajak lainnya seperti Pajak Reklame dsb. Adakah aplikasi yang dapat mengitegrasikan SIMDA Keuangan dengan aplikasi yang telah kami gunakan untuk memudahkan dalam penginputan SKP tersebut?

Selamat Siang Pak Ferdinand,

Sampai dengan saat ini, SIMDA Keuangan belum menyediakan fitur integrasi dengan aplikasi lain sebagai sub sistem pendapatan.

Adapun yang dapat dilakukan jika pemerintah daerah mempunyai aplikasi pendapatan lain adalah dengan melakukan entry data pendapatan seperti Surat Ketetapan, Bukti Penerimaan dan STS pada SIMDA Keuangan berdasarkan output dari aplikasi tersebut.

Untuk memudahkan, entry SKP dapat dilakukan secara batch per tanggal yaitu dengan menjumlahkan nominal SKP yang diterbitkan pada suatu hari untuk kemudian dientry ke dalam SIMDA Keuangan dengan 1 nomor SKP. hal tersebut dimungkinkan selama diatur dalam kebijakan akuntansi pendapatan serta piutang.

Sebagai informasi, BPKP telah mengembangkan SIMDA Pendapatan sebagai sub sistem SIMDA Keuangan dalam manajemen pendapatan. Jika berkenan Pemda pengguna SIMDA Keuangan dapat mengimplementasikan SIMDA Pendapatan untuk memudahkan manajemen pendapatannya.

Semoga sukses, terima kasih 

2018-06-24 Kabupaten Minahasa Selatan
13 SIMDA Keuangan-Pendapatan slmt siang pak Mohon pencerahan bagaimana penerapan pada aplikasi SIMDA Keuangan terkait usulan jurnal koreksi BPK atas LKPD tahun 2017 untuk penyajian belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga (sesuai dengan pedoman penyusunan APBD dianggarkan pada belanja barang dan jasa pada masing2 SKPD) harus dikonversi ke belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai amanat Permendagri Nomor 39/2012?

Selamat Pagi Bu Carla,

Sampai dengan saat ini terdapat dua aturan yang mengatur kode rekening dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk kode rekening dalam penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 untuk bagan akun standar dalam pelaporan keuangan. Untuk menjembatani  dua aturan tersebut, SIMDA Keuangan membuat fitur mapping rekening akrual yang mengotomatisasi jurnal akrual berdasarkan transaksi penatausahaan yang menggunakan rekening Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Khusus untuk Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2012 agar dikonversi menjadi Belanja Hibah. Sebagai implementasi dari hal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan mapping rekening akrual atas Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga ke dalam Belanja dan Beban Hibah. Hasil dari mapping tersebut nantinya dapat terlihat dalam anggaran dan realisasi Hibah pada LRA Akrual.

Terima Kasih

2018-06-12 Kabupaten Minahasa Utara
14 SIMDA Keuangan-Pendapatan Dalam rangka penyusunan RAPBD 2019 apa yang harus di siapkan Pemda pada aplikasi simda keuangan sebelum melakukan entry data

Selamat pagi Pak Jefri,

Penyusunan RAPBD TA 2019 hanya dapat dilakukan melalui SIMDA Keuangan versi 2.7.0.13 dan SML TA 2019 pada masing-masing Pemerintah Daerah yang menggunakan Simda Keuangan BPKP, Pemerintah Daerah dapat mengirimkan surat permintaan Aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7.0.13 dan SML TA 2019 kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara yang akan diteruskan ke BPKP Pusat (Satgas Simda Keuangan)

Terima Kasih

2018-06-12 Kabupaten Kepulauan Sangihe
15 SIMDA Perencanaan Di SIMDA Perencanaan 5 tahunan, inputan program Renstra ada yang tidak tertuang dalam RPJMD tapi sudah diinput dalam aplikasi. Yang tidak ada itu sudah diisi dalam revisi RPJMD belum di-PERDA-kan.

Selamat pagi, Ibu Ain.

  • Terkait inputan revisi RPJMD silakan melakukan prubahan data (program, kegiatan, indikator, dsb) ke dalam aplikasi SIMDA Perencanaan dan diposting dengan nomor peraturan daerah (perda) yang baru. Mohon dipastikan juga bahwa setiap program yang diinput sudah ditentukan di dalam aplikasi OPD pelaksananya. Setelah diposting dengan nomor perda yang baru, selanjutnya  mengisi program Renstra terkait program-program yang baru/berubah dengan berpedoman pada RPJMD yang telah mendapat pesetujuan revisi.
    Dengan demikian, inputan program Renstra pada masing-masing OPD akan sama dengan program dalam RPJMD.

 

2018-06-07 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
16 SIMDA Perencanaan Slmt siang, Mhn penjelasan untuk penerapan simda perencanaan, dimana saat ini dokumen perencanaan sudah mendekati penetapan perkada

Untuk daerah yang dalam waktu dekat akan melakukan pemilihan kepala daerah tentunya akan menetapkan peraturan daerah mengenai RPJMD dan Renstra yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan lima tahunan selanjutnya tiap tahunnya dibuatkan RKPD dan Renja. Saat ini BPKP telah mengembangkan SIMDA Perencanaan, di mana penggunaannya, pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan file SML serta instalasi aplikasi SIMDA Perencanaan dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.
Untuk penerapan SIMDA Perencanaan beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

  1. Infrastruktur/perangkat keras berupa komputer/notebook sebagai server, dan jaringan internet.
  2. Perkada mengenai Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Satuan Harga (SSH). Hal ini dimaksudkan untuk keperluan penginputan perencanaan tahunan maka ASB dan SSH sudah harus ada.

Dengan demikian, implementasi SIMDA Perencanaan dapat dimulai dengan input RPJMD dan Renstra melalui aplikasi berbasis desktop, yang dilanjutkan dengan RKPD dan Renja melalui aplikasi berbasis internet.

2018-06-05 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
17 SIMDA Keuangan-Pendapatan Mohon informasi apakah sudah ada update simda keuangan versi 2.0.7.13?

Dapat kami informasikan bahwa Aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.0.7.13 sudah tersedia, namun baru akan dipergunakan untuk penyusunan APBD 2019. Kami persilakan Pemkab Minahasa Selatan untuk bersurat kepada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara meminta SML atas update aplikasi tersebut.

2018-06-05 Kabupaten Minahasa Selatan
18 Maturitas SPIP Bagaimana strategi yang paling cepat untuk mencapai level 3 maturitas SPIP?

Selamat pagi Pak Berry, 

Strategi tercepat yang dapat dilakukan untuk peningkatan maturitas SPIP adalah dengan melakukan perbaikan atas area of improvement (AOI) yang terdapat pada laporan hasil penilaian maturitas yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, strategi lainnya adalah dengan melakukan pemenuhan atas sub unsur SPIP yang paling tinggi, yaitu:

  1. Unsur Penilaian Risiko, terdiri dari sub unsur Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko. Pemenuhan atas satu level pada satu sub unsurnya menghasilkan skor 0,1. Dengan demikian, jika kedua sub unsur tersebut dapat terpenuhi sampai level 3, maka potensi kenaikan skor maturitas adalah 0,6.
  2. Unsur Pemantauan, yang terdiri dari sub unsur Pemantauan Berkelanjutan dan Evaluasi Terpisah. Pemenuhan atas satu level pada satu sub unsurnya menghasilkan skor 0,075. Dengan demikian, jika kedua sub unsur tersebut terpenuhi sampai level 3, maka potensi kenaikan skor maturitas adalah 0,45.

Hal terpenting untuk mencapai maturitas SPIP level 3 adalah adanya komitmen pimpinan terhadap implementasi SPIP

Catatan:

Karakteristik Level 1 : Pembuatan Kebijakan/peraturan

Karakteristik Level 2 : Sosialisasi Kebijakan/Peraturan

Karakteristik Level 3 : Implementasi Kebijakan dan Peraturan beserta dokumentasinya. 

2018-06-05 Kabupaten Minahasa Selatan
19 Maturitas SPIP Bagaimana menentukan/memilih satuan kerja yang akan dijadikan sampel penilaian mandiri maturitas SPIP? Apakah boleh mengikuti sampel OPD yang dulu pernah dijadikan sampel oleh BPKP?

Selamat pagi Bu Tries, 

Boleh Bu, selama telah memenuhi kriteria.

Terdapat kriteria dalam menentukan sampel satuan kerja yaitu memperhatikan faktor-faktor risiko, antara lain besarnya jumlah anggaran, jumlah personil dan kompleksitas kegiatan. Selain itu, sampel terpilih juga melihat pada keterwakilan karakteristik fungsi penyelenggaraan pemerintahan, yaitu terkait fungsi layanan publik, fungsi pengawasan, fungsi penunjang seperti pengelola keuangan/aset dan kepegawaian.

Terkait fungsi pengawasan dan kepegawaian wajib ada karena ada penilaian khusus terhadap satuan kerja tersebut.

Contoh sampel satuan kerja :

Inspektorat (sampel wajib) 

Badan Kepegawaian (sampel wajib) 

Sekretariat Daerah

Badan Keuangan

Badan Perencanaan

Dinas Pendidikan 

Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Kesehatan

Dinas Komunikasi dan Informatika

2018-06-05 Kota Bitung
20 SISKEUDES Bagaimana pengaplikasian siskeudes setelah terbit Permendagri 20 ttg Pengelolaan Keuangan Desa?

Selamat pagi

Dengan terbit dan diberlakukannya Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Permendagri nomor 113 tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. namun demikian Permendagri nomor 20 tahun 2018 ini mulai di terapkan di tahun anggaran 2019. Secara substansi di dalam Permendagri 20 tahun 2018 terdapat banyak perubahan alam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan keuangan desa.
Aplikasi Siskeudes yang sebelumnya dikembangan dengan mengacu kepada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentunya harus  menyesuaikan dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018.
Atas perubahan Permendagri tersebut akan kami komunikasikan dengan Satgas Desa BPKP Pusat, dan jika ada update /rilis terbaru  akan segera kami sampaikan ke seluruh penggunan Aplikasi Siskeudes di Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara yang mendapat alokasi Dana Desa.

2018-06-05 Kabupaten Minahasa Tenggara
21 SIMDA Keuangan-Pendapatan Dalam Neraca Audited Pemerintah Daerah TA 2016 tercantum Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp250.000.0000. Saldo Kas tersebut didapat dari pencatatan pendapatan LO dikurangi Beban tahun 2016 tanpa memperhitungkan LRA. Bagaimana perlakuan terhadap Saldo Kas tersebut di tahun 2017 berkaitan dengan kewajiban pelaporan dana BOS dalam LRA Pemda?

Sesuai dengan Bunga Rampai studi kasus yang diterbitkan oleh KSAP pada tahun 2017, jika saldo Kas Dana BOS tahun 2016 belum diakui sebagai pendapatan LRA pada tahun 2016, maka sisa tersebut terlebih dahulu diakui sebagai pendapatan LRA tahun 2017 dan disahkan oleh BUD untuk dibelanjakan pada TA 2017 disertai pengungkapan pada CaLK mengenai sumber pendapatan tersebut.

2018-05-31 Kota Bitung
22 Kapabilitas APIP Terkait Peningkatan PK APIP ke level III, setelah melihat hasil verifikasi dari Tim BPKP pusat, ada 2 poin ugterasa sulit dipenuhi secara cepat, yaitu Audit Kinerja dan Sertifikat keahlian untuk para Auditor, mohon bantuan dan solusi atas permasalahan tersebut

Untuk audit kinerja memang harus dilakukan dan BPKP Sulut akan mengadakan workshop Audit Kinerja yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan audit dan mendukung  pencapaian Level 3.

Untuk sertifikasi keahlian auditor dapat dipenuhi dengan mengikutsertakan SDM APIP dalam workshop keahlian, antara lain Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko, Audit Kinerja dan workshop lain yang berkaitan dengan keahlian auditor. Perwakilan BPKP Provinsi Sulut sudah merencanakan workhshop dimaksud.

2018-05-31 Kabupaten Kepulauan Talaud

© 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara - All Rights Reserved